Kebijakan One-Child Policy di Tiongkok adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1979 untuk mengontrol pertumbuhan jumlah penduduk negara tersebut. Kebijakan ini mengharuskan sebagian besar pasangan di Tiongkok hanya memiliki satu anak, meskipun ada beberapa pengecualian yang diberikan berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti etnis minoritas atau pasangan yang sudah memiliki anak perempuan di daerah pedesaan.

     Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah Tiongkok terhadap ledakan jumlah penduduk yang cepat, yang dianggap akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk masalah sosial serta sumber daya alam. Pada saat itu, Tiongkok mengalami pertumbuhan populasi yang sangat pesat setelah Perang Dunia II dan Revolusi Kebudayaan.

     Pemerintah Tiongkok menggunakan berbagai cara untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini, termasuk melalui pemberian insentif untuk keluarga yang hanya memiliki satu anak dan penerapan denda atau hukuman bagi keluarga yang melanggar aturan. Di beberapa daerah, pelaksanaan kebijakan ini termasuk pengawasan ketat terhadap kehamilan, pemeriksaan kesehatan, serta pemberian sterilisasi atau aborsi paksa untuk pasangan yang memiliki lebih dari satu anak.

     Namun, terdapat beberapa pengecualian untuk kebijakan ini, seperti:

• Keluarga di daerah pedesaan yang diizinkan memiliki dua anak jika anak pertama mereka adalah perempuan.
• Etnis minoritas tertentu, yang diberi kelonggaran untuk memiliki lebih dari satu anak.
• Pasangan yang berasal dari keluarga yang lebih tua atau memiliki anak cacat juga terkadang diberi izin untuk memiliki anak tambahan.

     Kebijakan Satu Anak memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Tiongkok:

1. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk: Meskipun tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi angka kelahiran, pada saat yang sama, kebijakan ini menyebabkan penurunan jumlah populasi muda yang signifikan.
2. Ketidakseimbangan Jenis Kelamin: Karena ada preferensi terhadap kelahiran anak laki-laki, kebijakan ini menyebabkan ketidakseimbangan gender yang signifikan di Tiongkok. Banyak keluarga yang lebih memilih untuk memiliki anak laki-laki, yang sering kali mengarah pada praktik aborsi selektif atau abandonmen bayi perempuan.
3. Penuaan Populasi: Dengan lebih sedikitnya jumlah anak yang lahir setiap tahun, Tiongkok menghadapi masalah penuaan populasi yang cepat. Hal ini berpotensi menambah tekanan pada sistem pensiun dan perawatan lansia di masa depan.
4. Dampak Psikologis dan Sosial: Kebijakan ini menyebabkan beberapa masalah sosial dan psikologis, termasuk isolasi dan tekanan emosional bagi anak tunggal yang harus menanggung harapan keluarga yang sangat tinggi.

     Pada tahun 2015, pemerintah Tiongkok mengumumkan bahwa kebijakan satu anak akan dihentikan dan digantikan dengan kebijakan dua anak (Two-Child Policy), yang memungkinkan pasangan untuk memiliki dua anak tanpa denda. Pada tahun 2021, kebijakan ini semakin dilonggarkan lagi, dengan mengizinkan keluarga untuk memiliki lebih dari dua anak dalam upaya untuk mengatasi masalah penuaan penduduk dan kekurangan tenaga kerja muda.
     Meskipun kebijakan ini sudah dihentikan, dampak jangka panjangnya terhadap struktur sosial, ekonomi, dan demografi Tiongkok masih terus dirasakan hingga hari ini.

Sumber: https://www.emilogi.com/artikel/one-child-policy-kontroversi-pengendalian-penduduk-china